Menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai menambah beban masyarakat, Partai Demokrat membebaskan kadernya untuk ikut melakukan aksi menentang kebijakan pemerintahan Joko Widodo.
DPP MP Bappilu Kamhar Lakumani mengatakan DPP DPP, khususnya Bappilu, telah meminta anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, DPR provinsi dan DPR Kabupaten/Kota mulai pekan kedua Agustus untuk mengambil tindakan. dan tindakan
"Selain mengumumkan penolakan ini di DPR, seluruh 514 DPRD kabupaten/kota diminta menindak kenaikan BBM ini," kata Kamhar, Selasa (09/06).
Kamhar mengimbau kadernya untuk tidak menangis menentang kenaikan harga BBM karena elit partai PDIP berperan dalam menyikapi kenaikan BBM pada masa pemerintahan SBY.
Memang, menurut Kamhar, otoritas saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM. Karena tidak ada keadaan darurat yang nyata jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya.
“Oleh karena itu, seluruh kader bisa ikut bersama rakyat berdemonstrasi menentang kenaikan harga BBM,” jelas Kamhar.
Ia bahkan mendesak para kadernya tanpa ragu mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga NTC/ASN dan pihak lain untuk turun ke jalan untuk berpartisipasi dalam aksi damai tersebut.
Dalam catatan Demokrat, argumen bahwa beban anggaran negara terlalu besar, sebenarnya ada banyak cara, jika mereka benar-benar pro rakyat.
Salah satu caranya adalah dengan merealokasi penggunaan anggaran ke infrastruktur dan audit PCI non-prioritas, termasuk mengurangi pemborosan anggaran pemerintah.
Demokrat, kata Kamhar, percaya pemerintah mengambil cara yang lebih pendek dan lebih mudah untuk mencapai ambisinya dengan mengalihkan beban rakyat.
“Menaikkan harga BBM untuk meringankan beban APBN merupakan langkah tercepat dan termudah, namun sekaligus menunjukkan pemerintah kurang kreatif dan tidak berperasaan,” pungkas Kamhar.
Komentar
Posting Komentar