Langsung ke konten utama

2.200 Sopir Angkot di Kota Bogor Akan Terima Bantuan Kenaikan BBM

2.200 Sopir Angkot di Kota Bogor Akan Terima Bantuan Kenaikan BBM

Organisasi Angkutan Jalan Kota Bogor (ORGANDA) telah mendaftarkan 2.200 pengemudi angkot dengan KTP Kota Bogor yang dapat digunakan sebagai pengganti harga BBM bagi penerima bansos yang disalurkan Pemprov.

Walikota Bogor-Urganda Mr Issac mengatakan informasi yang dikumpulkan dari pengemudi angkot mungkin tidak baik karena keterbatasan waktu.

“Pengemudi angkot dan pengelola jalan sudah kehabisan waktu karena tidak memahami link pendaftaran dengan benar. Ada yang tidak punya handphone," katanya di Bogor, Jawa Barat, Senin 12 September 2022.

Dari 6.000 pengemudi angkot yang bekerja di wilayah kota Bogor, 4.000 memiliki KTP kota Bogor, kata Ishak.

Namun karena kendala pendaftaran online dan informasi yang membingungkan tentang persyaratan pendaftaran, baru sekitar 2.200 calon penerima manfaat pengemudi angkot yang mendaftar.

Menurut Ishak, Pemkot Bogor-Urganda mendaftarkan kartu tanda pengenal (KTP) dan nama ibu kandung angkot yang dicalonkan untuk dibantu dan menyerahkannya ke Dishub Kota Bogor. (Dishub)

“Rencananya akan kami sampaikan kepada dinas perhubungan sore ini, kami berharap bansos segera dibayarkan, karena jelas para pengemudi membutuhkannya,” ujarnya.

Mulai 3 September 2022, Pemerintah Pusat menaikkan harga BBM Pertalite bersubsidi dari Rs 7.650 per liter menjadi Rs 10.000 per liter, solar bersubsidi dari Rs 5.150 menjadi Rs 6.800 per liter dan bahan bakar Pertamax non-subsidi sebesar Rs. . 12.500 hingga 12.500 AMD per liter dan 14.500 AMD per liter.

Pemerintah Kota Bogor telah mengalokasikan dana sebesar Rp 4,6 miliar dari dana transfer umum yang diarahkan oleh pemerintah pusat untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak tumpahan minyak (BBM).

Dana sebesar Rp4,6 miliar itu akan digunakan untuk membantu pengendara ugal-ugalan, tukang ojek dan usaha kecil, menengah dan mikro di Bogor.

Sementara itu, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan keuangan langsung sebesar Rp150.000 per bulan kepada masing-masing penerima manfaat selama empat bulan sejak September hingga Desember 2022.

BLT BBM akan disalurkan kepada 60.571 KK yang informasinya masuk dalam Data Terpadu Peduli Sosial (DTKS).

Selain itu, pemerintah memberikan subsidi upah kepada pekerja yang berhak atas bantuan sosial negara.

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mahasiswa Bekasi Gelar Demo, Protes Harga BBM Naik

Pada Selasa, 6 September 2022, ratusan mahasiswa Bekasi memprotes kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Bekasi. Mahasiswa menyampaikan keinginannya untuk pertama kali di depan gedung DPRD Bekasi. Namun dalam kegiatan tersebut, masyarakat tidak bisa bertemu dengan ketua DPRD kota Bekasi, sehingga aksi kembali dimulai di depan balai kota Bekasi. Sekjen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Bekasi Sahridin mengatakan aksi mahasiswa tersebut terkait dengan kenaikan harga BBM. Syahridin mengatakan kepada Pojoksatu.id: "Pemerintah dan DPRD juga harus bertanggung jawab atas kenaikan tajam harga BBM yang membuat rakyat semakin sengsara." Menurut informasi yang diberikan oleh Pojoksatu.id di tempat aksi, aksi mahasiswa di kota Bekasi diprovokasi oleh polisi. Selain itu, mahasiswa Bekasi membakar ban bekas sebagai protes atas kenaikan harga BBM. Para pengunjuk rasa yang menyampaikan keinginannya di depan gedung DPRD Kota Bekasi kecewa karena tidak bisa bertemu dengan ketua DPRD...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Partai Demokrat Bebaskan Kader Ikut Aksi Tolak Kenaikan BBM

Menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai menambah beban masyarakat, Partai Demokrat membebaskan kadernya untuk ikut melakukan aksi menentang kebijakan pemerintahan Joko Widodo. DPP MP Bappilu Kamhar Lakumani mengatakan DPP DPP, khususnya Bappilu, telah meminta anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, DPR provinsi dan DPR Kabupaten/Kota mulai pekan kedua Agustus untuk mengambil tindakan. dan tindakan "Selain mengumumkan penolakan ini di DPR, seluruh 514 DPRD kabupaten/kota diminta menindak kenaikan BBM ini," kata Kamhar, Selasa (09/06). Kamhar mengimbau kadernya untuk tidak menangis menentang kenaikan harga BBM karena elit partai PDIP berperan dalam menyikapi kenaikan BBM pada masa pemerintahan SBY. Memang, menurut Kamhar, otoritas saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM. Karena tidak ada keadaan darurat yang nyata jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya. “Oleh karena itu, seluruh kader bisa ikut bersama rakyat berdemonstrasi menentang...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Hari Ini, Buruh Demo Serentak

Pemerintah menawarkan tambahan tunjangan BBM bersubsidi. Hal ini penting mengingat tergerusnya konsumsi BBM bersubsidi (pertalite dan solar bersubsidi) yang semakin meningkat. Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara menyetujui penambahan kuota tersebut. “Jadi kuota pertalite kita naikkan dari 23 juta klon menjadi 29 juta klon,” ujarnya kepada CNBC TV Energy Corner kemarin (5/9). Swahasil mengatakan, biaya tambahan juga berlaku untuk solar. Dari kuota 14,9 juta klon tahun ini, meningkat menjadi 17,4 juta klon. Seperti diketahui, penambahan kuota subsidi BBM sangat diperlukan. Sebab, kenaikan konsumsi bahan bakar menyebabkan pengurangan kuota yang diperkirakan akan berakhir pada Oktober. Sejauh ini kuota pertalite hanya 3,55 juta sel dan solar hanya 3,5 juta sel. Dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan keamanan tambahan porsi subsidi BBM. Padahal, baik pemerintah maupun PT Pertamina menjamin terjaganya pasokan dan distribusi BBM bersubsidi dalam menghadapi peningkatan kons...
Posting Komentar
Baca selengkapnya