Langsung ke konten utama

Bawa Tiga Tuntutan, 5.000 Pengemudi Ojol Bakal Gelar Aksi Unjuk Rasa di Depan Istana Merdeka Mulai Pukul 15.00 WIB Hari Ini

Bawa Tiga Tuntutan, 5.000 Pengemudi Ojol Bakal Gelar Aksi Unjuk Rasa di Depan Istana Merdeka Mulai Pukul 15.00 WIB Hari Ini

Sopir taksi online atau ojek ojol akan dijemput sore ini. Ada tiga pertanyaan yang harus dijawab dalam aksi ini. Salah satunya Pada tahun 2022, Menteri Perhubungan menolak SK KP 667 dan tetap menerapkan sistem zona untuk biaya Joil.

Promosi ini merupakan promosi bersama dari Asosiasi dan Aliansi Pengemudi Ojek Online Indonesia, antara lain Persatuan Pengemudi Ojek Berani Garda Indonesia, Organisasi Pengemudi Ojek Indonesia Online Tekab, Pengemudi Ojek Online Laskar Mallari, Patra Indonesia dan Persatuan Online Indonesia. TIDAK).

Presiden Asosiasi Pengemudi Ojek Garda Berani Indonesia, Egun Wikaksono mengatakan, pemindahan tersebut akan dilakukan pada pukul 15.00 WIB. Titik pertemuan untuk mencicipi adalah patung kuda Arjuna di pusat kota Jakarta. Sementara itu, pusat protes akan digelar di depan Istana Merdeka.

"Tempat pertemuannya ada di sebelah patung kuda. Antara 1000 dan 5000 orang bergerak. Mereka berasal dari Sumatera, Jabodetabek, dan Jawa," katanya di Jakarta, Jumat, 9 September 2019.

Egun mengatakan tindakan itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, suara pengemudi Jorl tidak terdengar oleh Menteri Perhubungan Budi Kariya Sumadi.

“Kami akan menyampaikan protes kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Karena kami berulang kali bertanya kepada Dinas Perhubungan, mereka tidak mendengarkan," katanya.

Tiga pertanyaan

Ada tiga tuntutan yang diprotes pimpinan Ojol. Pertama, meminta Presiden Jokowi memasukkan legalisasi ojek online dalam DVR Prolegnas 2022/2023.

"Atau Presiden Republik Indonesia, karena status hukum ojek online sangat mendesak, dia dapat menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (perpu) untuk melegalkan ojek online dalam waktu dekat pada tahun 2022," kata seorang pejabat. penyataan. . .

Kedua, Persatuan Pengemudi Ojek Online Indonesia dan Persatuan Menteri Perhubungan KP No. 667 Mereka menentang resolusi 2022, yang masih menggunakan sistem zona untuk menentukan harga Joule.

Ini karena kami ingin regulasi ojek online diserahkan ke badan pengatur masing-masing provinsi, termasuk Asosiasi Pengendara Ojek Online di setiap provinsi di Indonesia, tulisnya.

Terakhir, Asosiasi dan Aliansi Pengemudi Ojek Online Indonesia telah meminta diskon signifikan sebesar 10% untuk sewa aplikasi yang dibayarkan oleh pengemudi ojek online dari perusahaan aplikasi.

"Agar harga ojek online tidak terlalu tinggi, kami ingin menurunkan harga sewa aplikasi sebesar 10% sehingga penumpang kami dapat tetap memiliki opsi pembayaran online untuk layanan mototaxi," katanya. .

Ketiga permintaan tersebut dikirim langsung ke Istana Kepresidenan agar keinginan koalisi asosiasi, organisasi, dan pengendara ojek online yang dikoordinir oleh Presiden Jokowi dapat diterima dan dipenuhi.

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mahasiswa Bekasi Gelar Demo, Protes Harga BBM Naik

Pada Selasa, 6 September 2022, ratusan mahasiswa Bekasi memprotes kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Bekasi. Mahasiswa menyampaikan keinginannya untuk pertama kali di depan gedung DPRD Bekasi. Namun dalam kegiatan tersebut, masyarakat tidak bisa bertemu dengan ketua DPRD kota Bekasi, sehingga aksi kembali dimulai di depan balai kota Bekasi. Sekjen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Bekasi Sahridin mengatakan aksi mahasiswa tersebut terkait dengan kenaikan harga BBM. Syahridin mengatakan kepada Pojoksatu.id: "Pemerintah dan DPRD juga harus bertanggung jawab atas kenaikan tajam harga BBM yang membuat rakyat semakin sengsara." Menurut informasi yang diberikan oleh Pojoksatu.id di tempat aksi, aksi mahasiswa di kota Bekasi diprovokasi oleh polisi. Selain itu, mahasiswa Bekasi membakar ban bekas sebagai protes atas kenaikan harga BBM. Para pengunjuk rasa yang menyampaikan keinginannya di depan gedung DPRD Kota Bekasi kecewa karena tidak bisa bertemu dengan ketua DPRD...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Partai Demokrat Bebaskan Kader Ikut Aksi Tolak Kenaikan BBM

Menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai menambah beban masyarakat, Partai Demokrat membebaskan kadernya untuk ikut melakukan aksi menentang kebijakan pemerintahan Joko Widodo. DPP MP Bappilu Kamhar Lakumani mengatakan DPP DPP, khususnya Bappilu, telah meminta anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, DPR provinsi dan DPR Kabupaten/Kota mulai pekan kedua Agustus untuk mengambil tindakan. dan tindakan "Selain mengumumkan penolakan ini di DPR, seluruh 514 DPRD kabupaten/kota diminta menindak kenaikan BBM ini," kata Kamhar, Selasa (09/06). Kamhar mengimbau kadernya untuk tidak menangis menentang kenaikan harga BBM karena elit partai PDIP berperan dalam menyikapi kenaikan BBM pada masa pemerintahan SBY. Memang, menurut Kamhar, otoritas saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM. Karena tidak ada keadaan darurat yang nyata jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya. “Oleh karena itu, seluruh kader bisa ikut bersama rakyat berdemonstrasi menentang...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Hari Ini, Buruh Demo Serentak

Pemerintah menawarkan tambahan tunjangan BBM bersubsidi. Hal ini penting mengingat tergerusnya konsumsi BBM bersubsidi (pertalite dan solar bersubsidi) yang semakin meningkat. Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara menyetujui penambahan kuota tersebut. “Jadi kuota pertalite kita naikkan dari 23 juta klon menjadi 29 juta klon,” ujarnya kepada CNBC TV Energy Corner kemarin (5/9). Swahasil mengatakan, biaya tambahan juga berlaku untuk solar. Dari kuota 14,9 juta klon tahun ini, meningkat menjadi 17,4 juta klon. Seperti diketahui, penambahan kuota subsidi BBM sangat diperlukan. Sebab, kenaikan konsumsi bahan bakar menyebabkan pengurangan kuota yang diperkirakan akan berakhir pada Oktober. Sejauh ini kuota pertalite hanya 3,55 juta sel dan solar hanya 3,5 juta sel. Dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan keamanan tambahan porsi subsidi BBM. Padahal, baik pemerintah maupun PT Pertamina menjamin terjaganya pasokan dan distribusi BBM bersubsidi dalam menghadapi peningkatan kons...
Posting Komentar
Baca selengkapnya