Langsung ke konten utama

Data Bocor, DPR RI Minta Segera Audit Keamanan Siber di Semua Kementerian dan Lembaga Negara

Data Bocor, DPR RI Minta Segera Audit Keamanan Siber di Semua Kementerian dan Lembaga Negara

Kebocoran dari kementerian dan lembaga pemerintah ke KPU menimbulkan kekhawatiran karena Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih kembali presiden dan pemimpinnya dalam dua tahun ke depan.

Menurut laporan itu, data yang diretas berisi informasi sensitif tentang 105 juta orang Indonesia, termasuk nama lengkap, NIK, nomor KK, alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, dan kecacatan.

Menanggapi kejadian tersebut, Sukhamata, 1 anggota DPR RI, menggambarkan kebocoran data tersebut sebagai indikasi bahwa keamanan siber di Indonesia sangat lemah dan meminta pemerintah untuk segera melakukan audit keamanan siber di seluruh kantor dan lembaga pemerintah.

"Badan Keamanan Siber dan Kriptografi Nasional (BSSN) sebagai leading sector akan segera melakukan audit keamanan siber di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah. Berdasarkan hasil audit tersebut, prosedur peningkatan keamanan informasi dapat segera ditindaklanjuti," kata Skmata. pernyataan tertulis

Sukhmata menjelaskan, risiko penghapusan informasi sensitif milik pemerintah tinggi jika jatuh ke tangan penjahat siber dan mengancam keamanan warga negara Indonesia.

Dia juga mengingatkan bahwa tantangan keamanan siber akan meningkat di masa depan seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan dan transaksi digital oleh masyarakat. Oleh karena itu, harus ada sistem solidaritas yang akan meningkatkan keamanan informasi warga.

"Disetujuinya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) antara Komite Pertama dan pemerintah tentu menggembirakan. Adanya undang-undang ini membutuhkan penguatan segera roadmap, kelembagaan struktural, tenaga kerja dan pembangunan teknologi. Sistem keamanan siber yang kuat, " dia berkata.

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mahasiswa Bekasi Gelar Demo, Protes Harga BBM Naik

Pada Selasa, 6 September 2022, ratusan mahasiswa Bekasi memprotes kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Bekasi. Mahasiswa menyampaikan keinginannya untuk pertama kali di depan gedung DPRD Bekasi. Namun dalam kegiatan tersebut, masyarakat tidak bisa bertemu dengan ketua DPRD kota Bekasi, sehingga aksi kembali dimulai di depan balai kota Bekasi. Sekjen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Bekasi Sahridin mengatakan aksi mahasiswa tersebut terkait dengan kenaikan harga BBM. Syahridin mengatakan kepada Pojoksatu.id: "Pemerintah dan DPRD juga harus bertanggung jawab atas kenaikan tajam harga BBM yang membuat rakyat semakin sengsara." Menurut informasi yang diberikan oleh Pojoksatu.id di tempat aksi, aksi mahasiswa di kota Bekasi diprovokasi oleh polisi. Selain itu, mahasiswa Bekasi membakar ban bekas sebagai protes atas kenaikan harga BBM. Para pengunjuk rasa yang menyampaikan keinginannya di depan gedung DPRD Kota Bekasi kecewa karena tidak bisa bertemu dengan ketua DPRD...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Partai Demokrat Bebaskan Kader Ikut Aksi Tolak Kenaikan BBM

Menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai menambah beban masyarakat, Partai Demokrat membebaskan kadernya untuk ikut melakukan aksi menentang kebijakan pemerintahan Joko Widodo. DPP MP Bappilu Kamhar Lakumani mengatakan DPP DPP, khususnya Bappilu, telah meminta anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, DPR provinsi dan DPR Kabupaten/Kota mulai pekan kedua Agustus untuk mengambil tindakan. dan tindakan "Selain mengumumkan penolakan ini di DPR, seluruh 514 DPRD kabupaten/kota diminta menindak kenaikan BBM ini," kata Kamhar, Selasa (09/06). Kamhar mengimbau kadernya untuk tidak menangis menentang kenaikan harga BBM karena elit partai PDIP berperan dalam menyikapi kenaikan BBM pada masa pemerintahan SBY. Memang, menurut Kamhar, otoritas saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM. Karena tidak ada keadaan darurat yang nyata jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya. “Oleh karena itu, seluruh kader bisa ikut bersama rakyat berdemonstrasi menentang...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Hari Ini, Buruh Demo Serentak

Pemerintah menawarkan tambahan tunjangan BBM bersubsidi. Hal ini penting mengingat tergerusnya konsumsi BBM bersubsidi (pertalite dan solar bersubsidi) yang semakin meningkat. Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara menyetujui penambahan kuota tersebut. “Jadi kuota pertalite kita naikkan dari 23 juta klon menjadi 29 juta klon,” ujarnya kepada CNBC TV Energy Corner kemarin (5/9). Swahasil mengatakan, biaya tambahan juga berlaku untuk solar. Dari kuota 14,9 juta klon tahun ini, meningkat menjadi 17,4 juta klon. Seperti diketahui, penambahan kuota subsidi BBM sangat diperlukan. Sebab, kenaikan konsumsi bahan bakar menyebabkan pengurangan kuota yang diperkirakan akan berakhir pada Oktober. Sejauh ini kuota pertalite hanya 3,55 juta sel dan solar hanya 3,5 juta sel. Dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan keamanan tambahan porsi subsidi BBM. Padahal, baik pemerintah maupun PT Pertamina menjamin terjaganya pasokan dan distribusi BBM bersubsidi dalam menghadapi peningkatan kons...
Posting Komentar
Baca selengkapnya