Bantuan sosial (sanksi) yang diberikan pemerintah dalam menanggapi kenaikan harga BBM bersubsidi bukanlah solusi atas penderitaan masyarakat miskin.
Sementara itu, bantuan hanya diberikan selama enam bulan ke depan. Pada saat yang sama, harga bahan bakar yang tinggi mungkin tidak berkelanjutan. Belum lagi penerima kesejahteraan masih menjadi masalah besar bagi pemerintah, sehingga bisa meleset dari sasaran.
Dia Norvitasari, anggota Komite Ketujuh Gerakan Patriotik Rwanda, mengatakan hal itu dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (9/10).
"Bansos negara untuk satu golongan masih dibatasi oleh data penerima. Datanya belum sinkron sehingga tidak bisa dibedakan siapa yang berhak," kata Zia.
Menurut politisi PKS ini, dampak jangka panjang kenaikan BBM bersubsidi tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan bantuan sosial selama beberapa bulan. Sementara itu, dampak kenaikan harga BBM akan lebih permanen, sehingga penyelesaiannya belum tuntas.
Zia juga mengolok-olok slogan HUT RI ke-77 "Get Well Faster Rise Stronger," yang hanya omong kosong. Harga bahan bakar yang tinggi akan bertentangan dengan slogan ini.
Deputi Daerah II Jabar itu, saat menghadiri rapat kerja komite ketujuh dengan Menteri ESDM Kamis lalu, berharap pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM. Zia mengatakan, pemerintah masih mendengarkan orang-orang yang tertekan.
Dia menyimpulkan dengan mengatakan, "Kami percaya bahwa pemerintah mendengarkan suara rakyat dan mengambil keputusan kebijakan yang mengurangi dan melindungi kepentingan rakyat."
Komentar
Posting Komentar