Selama beberapa hari, warganet dihebohkan dengan aksi seorang hacker bernama Bjorka. Ia berhasil membocorkan detail kartu SIM hingga 1,3 juta orang Indonesia.
Fokusnya tidak hanya pada demografi, tetapi juga pada data Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Bjorka mendapat publisitas yang meningkat setelah data tersebut berhasil dirilis oleh departemen di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Hal ini mendorong Biorka untuk menanggapi dengan kata "idiot" berdasarkan tindakannya.
Alhasil, Bjorka menanggapi pernyataan "idiot" itu dengan membagikan data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny Plate, melalui grup Telegramnya di jejaring sosial Twitter.
Jhonny Plate menjelaskan, hal ini tidak ada kaitannya dengan tugas pokok pengabdiannya.
Cominfo menjelaskan bahwa lembaganya menjalankan fungsinya hanya sesuai dengan hukum yang berlaku.
Ketika ada hal-hal yang lepas kendali dan bertabrakan dengan fungsi inti tubuh, seperti serangan siber.
Menentang otoritas karena merupakan bagian dari ruang digital yang menjadi domain dan secara teknis merupakan bagian dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Sejauh ini, BSSN belum secara resmi menanggapi bocoran dokumen pemerintah tersebut.
Karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, tanggung jawab ini ada pada BSSN.
Sebelumnya, BSSN juga gagal menyimpan bocoran data Bjorka sebanyak 679.180 database kependudukan Indonesia pada 2020. Tahun ini, bahkan menjual ratusan ribu data warga negara Indonesia.
Melalui akun Twitternya @darktracer_int, Bjorka mengungkapkan data yang diretasnya berisi bocoran data 17 pelanggan PLN dan 26 juta data pengguna rumahan.
Björka bahkan membocorkan surat-surat rahasia kepada Jokowi, termasuk BIN, termasuk permintaan pendataan dari kepala bagian protokoler dan administrasi.
Kemudian permintaan dukungan struktur dan infrastruktur untuk penempatan eksekutif di pusat pelatihan dan pelatihan lanjutan.
Dan yang terakhir adalah surat pemberhentian dari direksi dan pengangkatan ke posisi manajemen.
Dan baru-baru ini, Bjorka membagikan data pribadi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Maruf Amin.
Tindakannya baru-baru ini berfokus pada data presiden, keberaniannya semakin tumbuh karena netizen sibuk membela tindakan peretas Bjorka.
Ini mungkin karena masyarakat kecewa dengan pemerintah atas kenaikan harga BBM yang mempengaruhi komoditas lain. Selain itu, pemerintah tidak dapat memperbaiki kebocoran data sejak tahun 2020.
Pemerintah belum bereaksi terhadap tindakan peretas Bjorka terkait kebocoran data presiden dan wakil presiden.
Komentar
Posting Komentar