Langsung ke konten utama

Menhub: Tak Ada Goncangan Kenaikan Harga BBM ke Transportasi

Menhub: Tak Ada Goncangan Kenaikan Harga BBM ke Transportasi

Menteri Perhubungan Budi Kariya Sumadi mengakui kenaikan harga BBM berdampak pada sektor transportasi, yang baru saja diumumkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia menyatakan bahwa efeknya terkontrol dengan baik.

"Agar sektor transportasi tidak mengalami goncangan yang relatif," katanya usai rapat terbatas pada Jumat, 9 September 2022, di Istana Negara. "Akan ada masalah dalam satu atau dua hari, ya, tapi ayolah .. mari kita putuskan."

Mantan presiden dan direktur Angkasa Pura 2 itu mengatakan, pemerintah tidak memutuskan menaikkan harga BBM dalam semalam. “Lebih dari 10 kali kita rapat (rapat terbatas) dan sosialisasinya sangat lancar,” kata Budi.

Sabtu lalu, 3 September lalu, Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) perlit bersubsidi dari Rs 7.650 menjadi Rs 10.000 per liter. Harga energi surya juga naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter. Harga Pertamax nonsubsidi juga naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Presiden Asosiasi Logistik Indonesia Mahendra Rianta mengatakan penyedia jasa logistik mau tidak mau akan membebankan biaya jasa ketika pihak ketiga menangani distribusi produk. "Untuk mengimbangi kenaikan harga BBM hingga 30%," kata Mahendra.

Adhi S. Luqman, Ketua Umum Gabungan Industri Makanan dan Minuman, juga mengatakan sektor makanan dan minuman akan paling terpukul oleh kenaikan biaya logistik. "Menurut perhitungan kami, jika harga BBM naik 30%, biaya logistik makanan dan minuman diperkirakan hanya naik 15%," kata Adhi.

Pemerintah setempat telah meminta bantuan untuk mengurangi dampak pertumbuhan bahan bakar

Memperhatikan biaya logistik yang meningkat, Budi kemudian merujuk instruksi Jokowi ke daerah untuk memberikan subsidi. "Karena itu kementerian tidak mungkin melakukan itu," katanya.

Menteri Perhubungan Budi Kariya Sumadi saat konferensi pers virtual menandai selesainya produksi dan pengiriman pertama kereta peluru seri Jakarta-Bandung pada Jumat, 5 Agustus 2022. Saluran YouTube KCIC

Sebelum kenaikan harga BBM, Jokowi sudah menyalurkan subsidi transportasi senilai Rp 2,17 triliun melalui DAU dan DBH. Ini merupakan bagian dari hibah pengalihan subsidi BBM senilai Rp24,17 triliun.

Rabu lalu, 7 September lalu, Jokowi terus mendesak daerah untuk memberikan subsidi logistik untuk menekan inflasi komoditas. Jokowi mencontohkan pemberian subsidi logistik untuk mengatasi kenaikan harga bawang merah.

Tujuannya agar harga bawang merah di pasaran sesuai dengan harga yang diharapkan petani, karena biaya logistik ditanggung pemerintah daerah. "Uangnya sedikit," katanya.

Jokowi menghitung subsidi yang dibutuhkan untuk mengangkut sentra produksi bawang merah di Kabupaten Lampung, Brebes, dan Jawa Tengah. "3 juta rupiah hanya 1 truk, paling tidak seminggu, tidak mungkin menghabiskan satu truk muatan bawang merah (sendiri) untuk (subsidi logistik)," katanya.

Pola yang sama, kata dia, bisa digunakan untuk menekan kenaikan harga produk lain, seperti telur ayam. “Kalau semua pemerintah daerah seperti itu, saya kira inflasi bisa terkendali,” ujarnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mahasiswa Bekasi Gelar Demo, Protes Harga BBM Naik

Pada Selasa, 6 September 2022, ratusan mahasiswa Bekasi memprotes kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Bekasi. Mahasiswa menyampaikan keinginannya untuk pertama kali di depan gedung DPRD Bekasi. Namun dalam kegiatan tersebut, masyarakat tidak bisa bertemu dengan ketua DPRD kota Bekasi, sehingga aksi kembali dimulai di depan balai kota Bekasi. Sekjen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Bekasi Sahridin mengatakan aksi mahasiswa tersebut terkait dengan kenaikan harga BBM. Syahridin mengatakan kepada Pojoksatu.id: "Pemerintah dan DPRD juga harus bertanggung jawab atas kenaikan tajam harga BBM yang membuat rakyat semakin sengsara." Menurut informasi yang diberikan oleh Pojoksatu.id di tempat aksi, aksi mahasiswa di kota Bekasi diprovokasi oleh polisi. Selain itu, mahasiswa Bekasi membakar ban bekas sebagai protes atas kenaikan harga BBM. Para pengunjuk rasa yang menyampaikan keinginannya di depan gedung DPRD Kota Bekasi kecewa karena tidak bisa bertemu dengan ketua DPRD...

Partai Demokrat Bebaskan Kader Ikut Aksi Tolak Kenaikan BBM

Menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai menambah beban masyarakat, Partai Demokrat membebaskan kadernya untuk ikut melakukan aksi menentang kebijakan pemerintahan Joko Widodo. DPP MP Bappilu Kamhar Lakumani mengatakan DPP DPP, khususnya Bappilu, telah meminta anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, DPR provinsi dan DPR Kabupaten/Kota mulai pekan kedua Agustus untuk mengambil tindakan. dan tindakan "Selain mengumumkan penolakan ini di DPR, seluruh 514 DPRD kabupaten/kota diminta menindak kenaikan BBM ini," kata Kamhar, Selasa (09/06). Kamhar mengimbau kadernya untuk tidak menangis menentang kenaikan harga BBM karena elit partai PDIP berperan dalam menyikapi kenaikan BBM pada masa pemerintahan SBY. Memang, menurut Kamhar, otoritas saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM. Karena tidak ada keadaan darurat yang nyata jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya. “Oleh karena itu, seluruh kader bisa ikut bersama rakyat berdemonstrasi menentang...

Hari Ini, Buruh Demo Serentak

Pemerintah menawarkan tambahan tunjangan BBM bersubsidi. Hal ini penting mengingat tergerusnya konsumsi BBM bersubsidi (pertalite dan solar bersubsidi) yang semakin meningkat. Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara menyetujui penambahan kuota tersebut. “Jadi kuota pertalite kita naikkan dari 23 juta klon menjadi 29 juta klon,” ujarnya kepada CNBC TV Energy Corner kemarin (5/9). Swahasil mengatakan, biaya tambahan juga berlaku untuk solar. Dari kuota 14,9 juta klon tahun ini, meningkat menjadi 17,4 juta klon. Seperti diketahui, penambahan kuota subsidi BBM sangat diperlukan. Sebab, kenaikan konsumsi bahan bakar menyebabkan pengurangan kuota yang diperkirakan akan berakhir pada Oktober. Sejauh ini kuota pertalite hanya 3,55 juta sel dan solar hanya 3,5 juta sel. Dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan keamanan tambahan porsi subsidi BBM. Padahal, baik pemerintah maupun PT Pertamina menjamin terjaganya pasokan dan distribusi BBM bersubsidi dalam menghadapi peningkatan kons...