Langsung ke konten utama

Pemerintah Perlu Redam Aksi Penolakan BBM agar Tidak Ganggu Hajatan G20

Pemerintah Perlu Redam Aksi Penolakan BBM agar Tidak Ganggu Hajatan G20

Tindakan berbagai bagian masyarakat harus ditekan oleh pemerintah yang terhubung dengan baik. Artinya, acara G20 di bulan November bisa terselenggara dengan aman.

Mamit Setiawan, direktur eksekutif Energy Watch, mengatakan kepada kantor berita politik RMOL pada Minggu (9/11) tentang reaksi publik yang meluas terhadap kenaikan harga minyak, yang diperkirakan akan merugikan seperti Indonesia.

Menurut dia, tuntutan untuk membalikkan kenaikan harga BBM akan menyulitkan pemerintah.

"Saya kira sulit untuk membatalkan karena tidak berguna. Kalau BBM turun, transportasi, harga komoditas turun? Lalu tiba-tiba, setelah G20 (BBM) misalnya naik lagi, jadi masalah lagi," kata Mamita.

Dia berharap, pemerintah akan berbicara kepada publik tentang kenaikan harga bahan bakar saat ini. Jika memungkinkan, pemerintah harus menghubungi semua pihak untuk mendapatkan penjelasan.

Mamit mengakui kenaikan harga minyak akan merusak citra Indonesia. Selain itu, media asing berulang kali menyatakan bahwa Indonesia adalah tuan rumah G20.

"Jadi unjuk rasa itu tidak buruk, tapi penting, jangan repot-repot. Kalau membajak SPBU, jangan lakukan, unjuk rasa akan baik-baik saja," katanya.

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mahasiswa Bekasi Gelar Demo, Protes Harga BBM Naik

Pada Selasa, 6 September 2022, ratusan mahasiswa Bekasi memprotes kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Bekasi. Mahasiswa menyampaikan keinginannya untuk pertama kali di depan gedung DPRD Bekasi. Namun dalam kegiatan tersebut, masyarakat tidak bisa bertemu dengan ketua DPRD kota Bekasi, sehingga aksi kembali dimulai di depan balai kota Bekasi. Sekjen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Bekasi Sahridin mengatakan aksi mahasiswa tersebut terkait dengan kenaikan harga BBM. Syahridin mengatakan kepada Pojoksatu.id: "Pemerintah dan DPRD juga harus bertanggung jawab atas kenaikan tajam harga BBM yang membuat rakyat semakin sengsara." Menurut informasi yang diberikan oleh Pojoksatu.id di tempat aksi, aksi mahasiswa di kota Bekasi diprovokasi oleh polisi. Selain itu, mahasiswa Bekasi membakar ban bekas sebagai protes atas kenaikan harga BBM. Para pengunjuk rasa yang menyampaikan keinginannya di depan gedung DPRD Kota Bekasi kecewa karena tidak bisa bertemu dengan ketua DPRD...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Partai Demokrat Bebaskan Kader Ikut Aksi Tolak Kenaikan BBM

Menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai menambah beban masyarakat, Partai Demokrat membebaskan kadernya untuk ikut melakukan aksi menentang kebijakan pemerintahan Joko Widodo. DPP MP Bappilu Kamhar Lakumani mengatakan DPP DPP, khususnya Bappilu, telah meminta anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, DPR provinsi dan DPR Kabupaten/Kota mulai pekan kedua Agustus untuk mengambil tindakan. dan tindakan "Selain mengumumkan penolakan ini di DPR, seluruh 514 DPRD kabupaten/kota diminta menindak kenaikan BBM ini," kata Kamhar, Selasa (09/06). Kamhar mengimbau kadernya untuk tidak menangis menentang kenaikan harga BBM karena elit partai PDIP berperan dalam menyikapi kenaikan BBM pada masa pemerintahan SBY. Memang, menurut Kamhar, otoritas saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM. Karena tidak ada keadaan darurat yang nyata jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya. “Oleh karena itu, seluruh kader bisa ikut bersama rakyat berdemonstrasi menentang...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Hari Ini, Buruh Demo Serentak

Pemerintah menawarkan tambahan tunjangan BBM bersubsidi. Hal ini penting mengingat tergerusnya konsumsi BBM bersubsidi (pertalite dan solar bersubsidi) yang semakin meningkat. Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara menyetujui penambahan kuota tersebut. “Jadi kuota pertalite kita naikkan dari 23 juta klon menjadi 29 juta klon,” ujarnya kepada CNBC TV Energy Corner kemarin (5/9). Swahasil mengatakan, biaya tambahan juga berlaku untuk solar. Dari kuota 14,9 juta klon tahun ini, meningkat menjadi 17,4 juta klon. Seperti diketahui, penambahan kuota subsidi BBM sangat diperlukan. Sebab, kenaikan konsumsi bahan bakar menyebabkan pengurangan kuota yang diperkirakan akan berakhir pada Oktober. Sejauh ini kuota pertalite hanya 3,55 juta sel dan solar hanya 3,5 juta sel. Dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan keamanan tambahan porsi subsidi BBM. Padahal, baik pemerintah maupun PT Pertamina menjamin terjaganya pasokan dan distribusi BBM bersubsidi dalam menghadapi peningkatan kons...
Posting Komentar
Baca selengkapnya