Langsung ke konten utama

Soal Isu Ketegangan Andika-Dudung, Moeldoko Anggap Wajar: Perbedaan Pandangan Biasa

Soal Isu Ketegangan Andika-Dudung, Moeldoko Anggap Wajar: Perbedaan Pandangan Biasa

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko angkat bicara terkait pemberitaan bahwa hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudong Abdur Rahman tidak harmonis.

Moldoko mengatakan ketidaksepakatan dalam militer adalah normal. Selain itu, terdapat perbedaan tanggung jawab antara Panglima TNI dengan Kepala Staf Angkatan Darat.

“Biasanya hubungan antara atasan dan bawahan, terkadang ada perbedaan sudut pandang karena kedua institusi mungkin memiliki pakaian yang sama tetapi tanggung jawab yang berbeda,” kata Moeldoko, Sabtu (10/9/2022) di Museum Kebangkitan Bangsa. .

Dia menyatakan bahwa perbedaan antara tugas dan wewenang memungkinkan munculnya kekuasaan yang tumpang tindih.

Oleh karena itu, dia menegaskan tidak ada masalah antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudong Abdul Rahman.

"Sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD, tugas Anda adalah memperkuat pasukan Anda. Panglima TNI adalah semua tentang pengembangan dan penyebaran kekuatan, jadi mungkin ada sedikit tumpang tindih, itu normal."

"Kalau begitu tidak masalah. Kami bertarung di ruang kelas di ruang komandan, itu normal."

Ia kemudian berbagi pengalamannya selama menjabat sebagai Panglima TNI. Menurutnya, perbedaan pendapat antara panglima dan panglima adalah hal yang lumrah.

"Dulu saya berdebat dengan pimpinan Angkatan Darat dan Angkatan Udara bahwa dia harus menjadi bintang, dia tidak boleh menjadi bintang, itu normal. Jangan berlebihan."

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mahasiswa Bekasi Gelar Demo, Protes Harga BBM Naik

Pada Selasa, 6 September 2022, ratusan mahasiswa Bekasi memprotes kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Bekasi. Mahasiswa menyampaikan keinginannya untuk pertama kali di depan gedung DPRD Bekasi. Namun dalam kegiatan tersebut, masyarakat tidak bisa bertemu dengan ketua DPRD kota Bekasi, sehingga aksi kembali dimulai di depan balai kota Bekasi. Sekjen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Bekasi Sahridin mengatakan aksi mahasiswa tersebut terkait dengan kenaikan harga BBM. Syahridin mengatakan kepada Pojoksatu.id: "Pemerintah dan DPRD juga harus bertanggung jawab atas kenaikan tajam harga BBM yang membuat rakyat semakin sengsara." Menurut informasi yang diberikan oleh Pojoksatu.id di tempat aksi, aksi mahasiswa di kota Bekasi diprovokasi oleh polisi. Selain itu, mahasiswa Bekasi membakar ban bekas sebagai protes atas kenaikan harga BBM. Para pengunjuk rasa yang menyampaikan keinginannya di depan gedung DPRD Kota Bekasi kecewa karena tidak bisa bertemu dengan ketua DPRD...

Partai Demokrat Bebaskan Kader Ikut Aksi Tolak Kenaikan BBM

Menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai menambah beban masyarakat, Partai Demokrat membebaskan kadernya untuk ikut melakukan aksi menentang kebijakan pemerintahan Joko Widodo. DPP MP Bappilu Kamhar Lakumani mengatakan DPP DPP, khususnya Bappilu, telah meminta anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, DPR provinsi dan DPR Kabupaten/Kota mulai pekan kedua Agustus untuk mengambil tindakan. dan tindakan "Selain mengumumkan penolakan ini di DPR, seluruh 514 DPRD kabupaten/kota diminta menindak kenaikan BBM ini," kata Kamhar, Selasa (09/06). Kamhar mengimbau kadernya untuk tidak menangis menentang kenaikan harga BBM karena elit partai PDIP berperan dalam menyikapi kenaikan BBM pada masa pemerintahan SBY. Memang, menurut Kamhar, otoritas saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM. Karena tidak ada keadaan darurat yang nyata jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya. “Oleh karena itu, seluruh kader bisa ikut bersama rakyat berdemonstrasi menentang...

Hari Ini, Buruh Demo Serentak

Pemerintah menawarkan tambahan tunjangan BBM bersubsidi. Hal ini penting mengingat tergerusnya konsumsi BBM bersubsidi (pertalite dan solar bersubsidi) yang semakin meningkat. Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara menyetujui penambahan kuota tersebut. “Jadi kuota pertalite kita naikkan dari 23 juta klon menjadi 29 juta klon,” ujarnya kepada CNBC TV Energy Corner kemarin (5/9). Swahasil mengatakan, biaya tambahan juga berlaku untuk solar. Dari kuota 14,9 juta klon tahun ini, meningkat menjadi 17,4 juta klon. Seperti diketahui, penambahan kuota subsidi BBM sangat diperlukan. Sebab, kenaikan konsumsi bahan bakar menyebabkan pengurangan kuota yang diperkirakan akan berakhir pada Oktober. Sejauh ini kuota pertalite hanya 3,55 juta sel dan solar hanya 3,5 juta sel. Dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan keamanan tambahan porsi subsidi BBM. Padahal, baik pemerintah maupun PT Pertamina menjamin terjaganya pasokan dan distribusi BBM bersubsidi dalam menghadapi peningkatan kons...