Langsung ke konten utama

Tolak Kenaikan BBM, Demokrat Sindir Elite-elite PDIP yang Nangis-nangis Masa SBY

Tolak Kenaikan BBM, Demokrat Sindir Elite-elite PDIP yang Nangis-nangis Masa SBY

Partai Demokrat menolak menaikkan harga bahan bakar dan membebaskan para eksekutifnya untuk bertindak melawan mereka. Demokrat juga mengolok-olok elit PDIP yang menangis di era SBY.

Demokrat menentang kenaikan harga BBM, tetapi eksekutif Demokrat diminta untuk tidak bertindak seperti yang dilakukan PDI-Perjuangan.

Saat itu, elite PDIP melakukan mobilisasi melawan kenaikan harga BBM di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melolong cemas.

Hal itu diumumkan pada Selasa (09.06.022) oleh Kamhar Lakomani, wakil dari Partai Demokrat, Papilo DP, dalam keterangannya yang diterima di Pojoksatu.id.

"Eksekutif tidak perlu menangis karena mereka menentang kenaikan harga BBM," katanya.

Qamar mengatakan, saat pemerintahan SBY pertama kali menaikkan harga BBM, elite PDIP disibukkan dengan mengeluhkan kenaikan BBM.

Namun, saat berkuasa, PDIP sepertinya tidak mempermasalahkan harga BBM yang tinggi.

"Ini seperti teater elit PDIP ketika bereaksi terhadap kenaikan harga BBM pada masa pemerintahan SBY sebelumnya," katanya.

Bawahan Agus Harimurthy Yudhoyono (AHY) mengatakan, pihaknya memerintahkan seluruh kader di berbagai kecamatan menolak kenaikan harga BBM.

"Selain ungkapan ketidaksetujuan rapat, Direksi Cabang 514/Kota diminta menindak kenaikan harga BBM ini," katanya.

Sebelumnya, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Saeed Iqbal meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan harga BBM bersubsidi.

Ia mengatakan, jika pemerintah tidak menurunkan harga BBM, pihaknya akan mengambil langkah lain.

Hal itu dideklarasikan pada Selasa (9/6/2020) di luar gerbang utama Kompleks Parlemen, Senyan, Jakarta.

"Menolak menaikkan harga BBM. Kami meminta pemerintah mendengarkan seruan kami untuk bertindak. Jadi kami akan mengambil tindakan lebih lanjut," katanya.

Lebih lanjut, Saeed juga mendesak seluruh pemimpin Indonesia untuk mengambil tindakan terhadap kenaikan harga BBM.

Para pemimpin daerah diminta segera mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menurunkan harga BBM.

“Tujuannya untuk meminta gubernur mengirimkan surat rekomendasi kepada presiden dan para pemimpin Republik Demokratik Kongo untuk membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak,” katanya.

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mahasiswa Bekasi Gelar Demo, Protes Harga BBM Naik

Pada Selasa, 6 September 2022, ratusan mahasiswa Bekasi memprotes kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Bekasi. Mahasiswa menyampaikan keinginannya untuk pertama kali di depan gedung DPRD Bekasi. Namun dalam kegiatan tersebut, masyarakat tidak bisa bertemu dengan ketua DPRD kota Bekasi, sehingga aksi kembali dimulai di depan balai kota Bekasi. Sekjen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Bekasi Sahridin mengatakan aksi mahasiswa tersebut terkait dengan kenaikan harga BBM. Syahridin mengatakan kepada Pojoksatu.id: "Pemerintah dan DPRD juga harus bertanggung jawab atas kenaikan tajam harga BBM yang membuat rakyat semakin sengsara." Menurut informasi yang diberikan oleh Pojoksatu.id di tempat aksi, aksi mahasiswa di kota Bekasi diprovokasi oleh polisi. Selain itu, mahasiswa Bekasi membakar ban bekas sebagai protes atas kenaikan harga BBM. Para pengunjuk rasa yang menyampaikan keinginannya di depan gedung DPRD Kota Bekasi kecewa karena tidak bisa bertemu dengan ketua DPRD...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Partai Demokrat Bebaskan Kader Ikut Aksi Tolak Kenaikan BBM

Menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai menambah beban masyarakat, Partai Demokrat membebaskan kadernya untuk ikut melakukan aksi menentang kebijakan pemerintahan Joko Widodo. DPP MP Bappilu Kamhar Lakumani mengatakan DPP DPP, khususnya Bappilu, telah meminta anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, DPR provinsi dan DPR Kabupaten/Kota mulai pekan kedua Agustus untuk mengambil tindakan. dan tindakan "Selain mengumumkan penolakan ini di DPR, seluruh 514 DPRD kabupaten/kota diminta menindak kenaikan BBM ini," kata Kamhar, Selasa (09/06). Kamhar mengimbau kadernya untuk tidak menangis menentang kenaikan harga BBM karena elit partai PDIP berperan dalam menyikapi kenaikan BBM pada masa pemerintahan SBY. Memang, menurut Kamhar, otoritas saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM. Karena tidak ada keadaan darurat yang nyata jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya. “Oleh karena itu, seluruh kader bisa ikut bersama rakyat berdemonstrasi menentang...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Hari Ini, Buruh Demo Serentak

Pemerintah menawarkan tambahan tunjangan BBM bersubsidi. Hal ini penting mengingat tergerusnya konsumsi BBM bersubsidi (pertalite dan solar bersubsidi) yang semakin meningkat. Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara menyetujui penambahan kuota tersebut. “Jadi kuota pertalite kita naikkan dari 23 juta klon menjadi 29 juta klon,” ujarnya kepada CNBC TV Energy Corner kemarin (5/9). Swahasil mengatakan, biaya tambahan juga berlaku untuk solar. Dari kuota 14,9 juta klon tahun ini, meningkat menjadi 17,4 juta klon. Seperti diketahui, penambahan kuota subsidi BBM sangat diperlukan. Sebab, kenaikan konsumsi bahan bakar menyebabkan pengurangan kuota yang diperkirakan akan berakhir pada Oktober. Sejauh ini kuota pertalite hanya 3,55 juta sel dan solar hanya 3,5 juta sel. Dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan keamanan tambahan porsi subsidi BBM. Padahal, baik pemerintah maupun PT Pertamina menjamin terjaganya pasokan dan distribusi BBM bersubsidi dalam menghadapi peningkatan kons...
Posting Komentar
Baca selengkapnya