Langsung ke konten utama

Topeng Demokrasi atas Nama Rakyat

Topeng Demokrasi atas Nama Rakyat

Sekelompok pengunjuk rasa yang disebut "Rakyat" dan "Demokrasi" memblokir Jalan Protokol, menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Ada rasa rindu, ada rasa takut.

Di satu sisi, orang diminta belas kasihan karena "nama" mereka dipinjam dari tindakan mereka.

Di sisi lain, saya tidak tahu berapa banyak "orang" lain yang menderita akibat tindakan ini karena mereka terlambat ke kantor atau mendapat alasan dari pelanggan untuk keterlambatan pengiriman pesanan.

Apakah aktivis yang mencurigakan hari ini?

Jika isu yang mereka protes benar-benar mewakili kepentingan rakyat, bukankah seharusnya mereka berperilaku sedemikian rupa sehingga menarik perhatian mereka sendiri?

"Upaya provokasi" semacam itu harus disertai dengan opsi "Ambil bagian atau kalah?"

Intinya, demokrasi bukan hanya tentang berjuang keras dan melepaskan akal sehat.

Ketidakpercayaan terhadap pemerintah atau politisi tidak boleh ditunjukkan dengan cara yang menciptakan ketidakpercayaan versi baru.

Dalam hal kapital, strategi ini dapat mewujudkan suatu jenis keegoisan yang luar biasa tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan alternatif.

Misalnya, apakah protes serikat pekerja atas upah memperhitungkan nasib para penganggur atau kepentingan mereka yang masih mencari pekerjaan?

Pertanyaannya, apakah tuntutan mereka akan dipenuhi, apakah berdampak langsung terhadap nasib para pengangguran dan pencari kerja?

Tentu efek langsungnya hanya akan dirasakan oleh mereka yang sudah menjadi pekerja kasar atau pekerja tidak terampil.

Sedangkan bagi mereka yang masih menganggur atau dalam tahap penelitian, dampaknya tentu akan sangat tertunda atau bahkan tidak terasa.

Catatan ini hanya sebagai pengingat agar para aktivis tidak terjebak dalam skema pembentukan generasi "buta-tuli" baru, seperti yang tersebar di seluruh gedung pemerintahan dan parlemen.

Jangan menampilkan karakter arogan atas nama demokrasi dan rakyat, seperti yang terjadi di DPR.

Jika ini terjadi di masa depan, tentu hampir tidak ada bedanya dengan partai politik yang berulang kali dituding menggunakan demokrasi dan rakyat sebagai topeng dan mengatasnamakan dirinya.

“Maaf, menaikkan harga BBM sangat sulit. Tapi pas dorong motor ke SPBU dan harus ditambah lagi karena terjebak macet, seperti jatuh dari tangga," katanya. sebuah ilustrasi yang tiba-tiba muncul di pikiran. .

Makna perjuangan rakyat akan tampak lebih sempurna jika tidak dibarengi dengan munculnya masalah-masalah baru.

Menurut saya, negara maju atau pemerintahan yang sukses bukanlah negara yang memaksimalkan subsidi kepada rakyatnya, tetapi negara yang memungkinkan semua warganya hidup sejahtera tanpa subsidi.

Jadi kata kuncinya di sini adalah "pemberdayaan", bukan "penipuan".

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mahasiswa Bekasi Gelar Demo, Protes Harga BBM Naik

Pada Selasa, 6 September 2022, ratusan mahasiswa Bekasi memprotes kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Bekasi. Mahasiswa menyampaikan keinginannya untuk pertama kali di depan gedung DPRD Bekasi. Namun dalam kegiatan tersebut, masyarakat tidak bisa bertemu dengan ketua DPRD kota Bekasi, sehingga aksi kembali dimulai di depan balai kota Bekasi. Sekjen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Bekasi Sahridin mengatakan aksi mahasiswa tersebut terkait dengan kenaikan harga BBM. Syahridin mengatakan kepada Pojoksatu.id: "Pemerintah dan DPRD juga harus bertanggung jawab atas kenaikan tajam harga BBM yang membuat rakyat semakin sengsara." Menurut informasi yang diberikan oleh Pojoksatu.id di tempat aksi, aksi mahasiswa di kota Bekasi diprovokasi oleh polisi. Selain itu, mahasiswa Bekasi membakar ban bekas sebagai protes atas kenaikan harga BBM. Para pengunjuk rasa yang menyampaikan keinginannya di depan gedung DPRD Kota Bekasi kecewa karena tidak bisa bertemu dengan ketua DPRD...

Partai Demokrat Bebaskan Kader Ikut Aksi Tolak Kenaikan BBM

Menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai menambah beban masyarakat, Partai Demokrat membebaskan kadernya untuk ikut melakukan aksi menentang kebijakan pemerintahan Joko Widodo. DPP MP Bappilu Kamhar Lakumani mengatakan DPP DPP, khususnya Bappilu, telah meminta anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, DPR provinsi dan DPR Kabupaten/Kota mulai pekan kedua Agustus untuk mengambil tindakan. dan tindakan "Selain mengumumkan penolakan ini di DPR, seluruh 514 DPRD kabupaten/kota diminta menindak kenaikan BBM ini," kata Kamhar, Selasa (09/06). Kamhar mengimbau kadernya untuk tidak menangis menentang kenaikan harga BBM karena elit partai PDIP berperan dalam menyikapi kenaikan BBM pada masa pemerintahan SBY. Memang, menurut Kamhar, otoritas saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM. Karena tidak ada keadaan darurat yang nyata jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya. “Oleh karena itu, seluruh kader bisa ikut bersama rakyat berdemonstrasi menentang...

Hari Ini, Buruh Demo Serentak

Pemerintah menawarkan tambahan tunjangan BBM bersubsidi. Hal ini penting mengingat tergerusnya konsumsi BBM bersubsidi (pertalite dan solar bersubsidi) yang semakin meningkat. Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara menyetujui penambahan kuota tersebut. “Jadi kuota pertalite kita naikkan dari 23 juta klon menjadi 29 juta klon,” ujarnya kepada CNBC TV Energy Corner kemarin (5/9). Swahasil mengatakan, biaya tambahan juga berlaku untuk solar. Dari kuota 14,9 juta klon tahun ini, meningkat menjadi 17,4 juta klon. Seperti diketahui, penambahan kuota subsidi BBM sangat diperlukan. Sebab, kenaikan konsumsi bahan bakar menyebabkan pengurangan kuota yang diperkirakan akan berakhir pada Oktober. Sejauh ini kuota pertalite hanya 3,55 juta sel dan solar hanya 3,5 juta sel. Dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan keamanan tambahan porsi subsidi BBM. Padahal, baik pemerintah maupun PT Pertamina menjamin terjaganya pasokan dan distribusi BBM bersubsidi dalam menghadapi peningkatan kons...