Langsung ke konten utama

Walkout saat Rapat Paripurna Lalu Turun Demo, PKS Ajak Gibran Tolak Kenaikan Harga BBM

Walkout saat Rapat Paripurna Lalu Turun Demo, PKS Ajak Gibran Tolak Kenaikan Harga BBM

Seluruh anggota kelompok PKS di DPRD Surakarta berpidato dalam Rapat Umum Raperda APBD 2022, Jumat (9/9).

Mereka adalah Asiyah Sungota Putra, Mahadi Sahrouni, Didik Hermavan, Sujin Ryanta dan Abdul Ghaffar Ismail. Lima orang meninggalkan rapat paripurna dengan kader Partai Komunis Ukraina untuk mengikuti aksi unjuk rasa di Solo, Kecamatan Gladak.

"Kami sepakat bahwa kelompok PKS akan keluar dari pleno, karena pada saat yang sama ada protes terhadap kenaikan BBM preferensial," katanya di sela-sela demonstrasi di Gladak.

Pertemuan tersebut harus membahas dan menyepakati masalah bantuan sosial bagi mereka yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Ase menjelaskan, rapat paripurna yang digelar Kota Surakarta, Republik Rakyat Demokratik Korea, hanya untuk pengesahan. Namun menurut lima anggota Fraksi Partai Komunis Palestina, demonstrasi itu lebih signifikan.

Asih juga meminta semua fraksi politik lainnya di partai untuk bersama-sama menentang kenaikan harga BBM. "Kami mengajak teman-teman Fraksi dan Wali Kota (Gibran Rakabuming Rako) untuk menentang kenaikan harga BBM," ujarnya.

Di sisi lain, Presiden Surakarta Budi Prosetyo mengatakan pemogokan Fraksi PKK adalah bagian dari demokrasi.

"Masing-masing fraksi berhak mewakili kepentingan partainya. Kami melihat itu sama seperti di pusat."

Pada saat yang sama, Bode menegaskan bahwa PKS setuju untuk melaporkan APBD untuk menyetujui hasil rapat paripurna. Demonstrasi PKK di distrik Hladak berakhir pada pukul 15:15 WIB. Usai menyampaikan keinginannya, massa membubarkan diri dengan tertib.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mahasiswa Bekasi Gelar Demo, Protes Harga BBM Naik

Pada Selasa, 6 September 2022, ratusan mahasiswa Bekasi memprotes kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Bekasi. Mahasiswa menyampaikan keinginannya untuk pertama kali di depan gedung DPRD Bekasi. Namun dalam kegiatan tersebut, masyarakat tidak bisa bertemu dengan ketua DPRD kota Bekasi, sehingga aksi kembali dimulai di depan balai kota Bekasi. Sekjen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Bekasi Sahridin mengatakan aksi mahasiswa tersebut terkait dengan kenaikan harga BBM. Syahridin mengatakan kepada Pojoksatu.id: "Pemerintah dan DPRD juga harus bertanggung jawab atas kenaikan tajam harga BBM yang membuat rakyat semakin sengsara." Menurut informasi yang diberikan oleh Pojoksatu.id di tempat aksi, aksi mahasiswa di kota Bekasi diprovokasi oleh polisi. Selain itu, mahasiswa Bekasi membakar ban bekas sebagai protes atas kenaikan harga BBM. Para pengunjuk rasa yang menyampaikan keinginannya di depan gedung DPRD Kota Bekasi kecewa karena tidak bisa bertemu dengan ketua DPRD...

Partai Demokrat Bebaskan Kader Ikut Aksi Tolak Kenaikan BBM

Menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai menambah beban masyarakat, Partai Demokrat membebaskan kadernya untuk ikut melakukan aksi menentang kebijakan pemerintahan Joko Widodo. DPP MP Bappilu Kamhar Lakumani mengatakan DPP DPP, khususnya Bappilu, telah meminta anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, DPR provinsi dan DPR Kabupaten/Kota mulai pekan kedua Agustus untuk mengambil tindakan. dan tindakan "Selain mengumumkan penolakan ini di DPR, seluruh 514 DPRD kabupaten/kota diminta menindak kenaikan BBM ini," kata Kamhar, Selasa (09/06). Kamhar mengimbau kadernya untuk tidak menangis menentang kenaikan harga BBM karena elit partai PDIP berperan dalam menyikapi kenaikan BBM pada masa pemerintahan SBY. Memang, menurut Kamhar, otoritas saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM. Karena tidak ada keadaan darurat yang nyata jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya. “Oleh karena itu, seluruh kader bisa ikut bersama rakyat berdemonstrasi menentang...

Hari Ini, Buruh Demo Serentak

Pemerintah menawarkan tambahan tunjangan BBM bersubsidi. Hal ini penting mengingat tergerusnya konsumsi BBM bersubsidi (pertalite dan solar bersubsidi) yang semakin meningkat. Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara menyetujui penambahan kuota tersebut. “Jadi kuota pertalite kita naikkan dari 23 juta klon menjadi 29 juta klon,” ujarnya kepada CNBC TV Energy Corner kemarin (5/9). Swahasil mengatakan, biaya tambahan juga berlaku untuk solar. Dari kuota 14,9 juta klon tahun ini, meningkat menjadi 17,4 juta klon. Seperti diketahui, penambahan kuota subsidi BBM sangat diperlukan. Sebab, kenaikan konsumsi bahan bakar menyebabkan pengurangan kuota yang diperkirakan akan berakhir pada Oktober. Sejauh ini kuota pertalite hanya 3,55 juta sel dan solar hanya 3,5 juta sel. Dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan keamanan tambahan porsi subsidi BBM. Padahal, baik pemerintah maupun PT Pertamina menjamin terjaganya pasokan dan distribusi BBM bersubsidi dalam menghadapi peningkatan kons...